Dalam buku ini, diuraikan bahan-bahan perbandingan hukum, memuat cuplikan kitab undang-undang dari berbagai negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Jerman dan juga dari beberapa negara lain seperti Filipina, Thailand dan Amerika. Indonesia pun terdapat juga bahan-bahan untuk mengadakan studi perbandingan hukum, seperti hukum adat asli Indonesia (Hukum Perkawinan dan Hukum Waris).
buku ini judulnya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang, tetapi bagian yang terbesar tulisan ini adalah mengenai Tindakan Melawan Hukum. Hal itu disebabkan karena sejak Tindakan Melawan Hukum melalui arrest Lindebaum Cohen memperoleh penafsiran luas, maka lembaga hukum ter. sebut selanjutnya dalam penerapannya mencakup wilayah yang jauh lebih luas dari semula dan dengan sendi…
Judul bukü yang kedua ini berbeda dengan judul yang telah penulis sebutkan dalam "Kata Pendahuluan" buku pertama, halaman XV, yang berbunyi: "Hukum Persekutuan Perusahaan" Perubahanı ini disebabkan karena isi buku kedua ini sekarang lebih luas dari pada isi pengertian "persekutuan perusahaan". Isi buku kedua ini ialah: perusaltaan dagang, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, p…
Buku kecil ini menyajikan beberapa catatan dari hasil Konferensi Internasional Anti Korupsi (International Anti Corruption Conference) dan beberapa kutipan serta beberapa Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi. Konferensi Internasional Anti Korupsi tersebut mulai dilaksanakan di Washington tahun 1983 dilanjutkan di New York tahun 1985, kemudian di Hongkong tah…
Buku ini kami tulis dengan maksud untuk memudahkan para mahasiswa dan khalayak ramai berkenalan dengan metode perbandingan hukum, yang sesungguhnya di negeri kita telah lama kita pakai dalam bidang Hukum Antargolongan, tanpa kita menyadarinya benar-benar. Perbandingan Hukum, sebagaimana berulangkali kami jelas-kan dalam kuliah-kuliah kami, bukanlah suatu bidang yang ter-tentu, seperti misaln…
Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dari tahun 1950 menentukan antara lain, bahwa hukum acara per-data diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Principe kodifikasilah yaitu pengumpulan segolongan peraturan-peraturan hukum dalam suatu kitab hukum, yang…
Buku ini, suatu ringkasan dari materi Hukum Perdata yang pernah saya berikan pada para peminat untuk Ujian Notaris bagian pertama. Dapat dimengerti, bagi mereka yang baru saja menginjak kakinya dalam lapangan pelajaran hukum, tidak begitu mudah untuk mempelajari buku-buku besar dari sarjana-sarjana terkenal, seperti Asser, Diephuys, Land (Burgerlijk Recht) atau Molengraaff. Polak (Handelsrecht)…
Buku ini membahas mengenai asas-asas hukum waris perdata, dengan maksud untuk membantu mahasiswa dan para pembaca memberikan dasar-dasar pemahaman di bidang hukum waris. Oleh karena itu di dalam buku ini sengaja banyak dikutip pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata untuk memberikan kejelasan mengenai suatu asas dan pengaturannya dalam undang-undang.
Buku ini tentang hukum cara perdata pengadilan negeri
Hal jual beli perusahaan, pengaruh syarat pada pelaksanaan perjanjian, pengaruh syarat F.A.S. dan F.O.B., pengaruh syarat C.I.F. atau C.F., pengaruh syarat Franko, pengaruh syarat-syarat pada jual terusan, penyerahan tidak baik, kerusakan dan kerugian, pemba-yaran, pembayaran dengan kredit, hubungann antara para pihak, pelaksanaan kredit berdokumen, bentuk-bentuk kredit khusus, revolving credit…