Oleh berbagai persoalan, maka cetak ulang buku ini, yang cetakan terakhirnya terbit dalam tahun 1957, agak terlambat keluarnya. Dalam jangka waktu 14 tahun putusan pengadilan dari cetakan yang terdahulu disesuai-kan sampai bulan September 1956 telah banyak berubah dalam hukum privat kita, malahan dalam suatu bagian seperti hukum waris, yang berkat usaha para notaris yang mengerti akan tugasnya,…
buku ini judulnya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang, tetapi bagian yang terbesar tulisan ini adalah mengenai Tindakan Melawan Hukum. Hal itu disebabkan karena sejak Tindakan Melawan Hukum melalui arrest Lindebaum Cohen memperoleh penafsiran luas, maka lembaga hukum ter. sebut selanjutnya dalam penerapannya mencakup wilayah yang jauh lebih luas dari semula dan dengan sendi…
Judul bukü yang kedua ini berbeda dengan judul yang telah penulis sebutkan dalam "Kata Pendahuluan" buku pertama, halaman XV, yang berbunyi: "Hukum Persekutuan Perusahaan" Perubahanı ini disebabkan karena isi buku kedua ini sekarang lebih luas dari pada isi pengertian "persekutuan perusahaan". Isi buku kedua ini ialah: perusaltaan dagang, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, p…
vbuku inilah meru-pakan respon. Selain bagi khalayak ramai yang menaruh minat terhadap patologi sosial, buku ini dapat juga berman-faat bagi kalangan yang menaruh minat bidang ilmu hukum, psikologi, sosiologi, sosiatri, dan pedagogik.
Buku ini merupakan Jilid ke-16 dari seri "Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari" (Landmark Decisions), berikut komentar. Kali ini disajikan perkara berkenaan dengan masalah "malpractice" yang ternyata pada akhir-akhir ini telah menarik perhatian. Oleh Mahkamah Agung telah dipublisir buku khusus mengenai persoalan ini (tahun 1992). Dalam himpunan tersebut tel…
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 224 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
Buku kecil ini menyajikan beberapa catatan dari hasil Konferensi Internasional Anti Korupsi (International Anti Corruption Conference) dan beberapa kutipan serta beberapa Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi. Konferensi Internasional Anti Korupsi tersebut mulai dilaksanakan di Washington tahun 1983 dilanjutkan di New York tahun 1985, kemudian di Hongkong tah…
Buku ini kami tulis dengan maksud untuk memudahkan para mahasiswa dan khalayak ramai berkenalan dengan metode perbandingan hukum, yang sesungguhnya di negeri kita telah lama kita pakai dalam bidang Hukum Antargolongan, tanpa kita menyadarinya benar-benar. Perbandingan Hukum, sebagaimana berulangkali kami jelas-kan dalam kuliah-kuliah kami, bukanlah suatu bidang yang ter-tentu, seperti misaln…
Meskipun pasar modal kita telah lama berdiri dan berkiprah, tetapi belum seluruh golongan masyarakat mengetahui apalagi memahami apa dan bagaimana pasar modal itu, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau pengusaha kecil. Menyadari akan hal tersebut, Instansi Pemerintah yang berhubungan langsung dengan Pasar Modal (BAPEPAM) mulai mengangkat teori "jemput bola" untuk digiatkan menj…
Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dari tahun 1950 menentukan antara lain, bahwa hukum acara per-data diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Principe kodifikasilah yaitu pengumpulan segolongan peraturan-peraturan hukum dalam suatu kitab hukum, yang…