Text

Madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia

---

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, madrasah merasa "dianaktirikan dan didiskriminasikan" dengan sekolah. Kedua undang-undang itu telah memunculkan persoalan apakah madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya yang berada di bawah Departemen Agama termasuk yang diotonomikan atau tidak? Atau dengan istilah lain, apakah pendidikan di bawah Departemen Agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional atau bagian dari sistem agama? Masalah kedua yang dibahas adalah mengenai tindak lanjut yang serius dan sistematis dari ditetapkannya Undang-undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, agar tidak kembali terulang perlakuan diskriminatif dan penganaktirian madrasah dan pendidikan keagamaan dengan sekolah. Juga dibahas masalah madrasah dan harapan masyarakat, madrasah menghadapi tantangan global, madrasah dan otonomi pendidikan, pemberdayaan madrasah dan model-model madrasah.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

297.65 HUS m

Penerbit

Ciputat : Logos Wacana Ilmu., s.a

Deskripsi Fisik

ix, 200 halaman.: 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

297.65

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Organisasi Islam

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Husni Rahim

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar